Ibarat balita, pemerintahan Jokowi – JK yang baru berumur setahun, tentu banyak mengidap masalah bawaan maupun akibat lingkungan. Andai pun orang tua yang melahirkannya sehat secara psikis dan pisik, belum tentu sang balita juga akan begitu. Bisa saja dalam masa golden agenya itu terpapar virus dan bakteri dari lingkungannya hingga menjadi sebuah penyakit agak parah, paru-paru misalnya. Tapi penyakit demam, stuip, campak atau gagap pasti akan dialami setiap balita, apalagi yang dibawah setahun. Justru akan tampak aneh jika sang bayi tiba-tiba saja sudah punya kumis yang lebat, lancar berbicara, atau langsung bisa berjalan dan berlari kesana-kemari.
Penyakit paling jelas, bahkan kronis masyarakat kita adalah masalah mentalitas, serta inefisiensi dan produktivitas yang rendah. Jika dua yang terakhir ini bisa diatasi dengan renstra, regulasi dan implementasinya yang pas, atau dengan kiat kerja, kerja dan kerja, tapi yang menyangkut mentalitas, akan sangat susah merubahnya. Ini memerlukan kondisioning yang lama dan keteladanan yang konsisten dari para petinggi republik. Harus dimengerti, bahwa problem mentalitas atau kultur yang kacau bukanlah warisan kebudayaan suku-suku dan agama yang dianut di Nusantara ini. Di masa lalu, kita dapatkan bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa yang unggul diberbagai bidang kehidupan, mulai dari politik pemerintahan, sosial-budaya, ekonomi, pertanian dan kebudayaan maritim. Seluruh dunia mengakui kebesaran kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Makapahit, Samudera Pasai, Demak, Mataram, Goa atau Balanipa Mandar.
Di masa kerajaan, bangsa kita punya banyak kearifan lokal yang bukan hanya indah di atas kertas, tapi telah dipraktekkan di masyarakat, sehingga menjadi darah putih yang membuat masyarakat tersebut sehat dan kebal secara sosial, budaya dan moralitas. Sebagai contoh di Mandar, lembaga adat yang ditaati adalah para tetua atau sepuh yang merupakan representasi adat dan budaya. Jika seorang melakukan suatu pelanggaran bahkan kejahatan, para adat masih punya wibawa untuk didengar dan ditaati. Seorang pembunuh misalnya yang melakukan pembunuhan terkait siri’ atau martabat diri dan keluarga, jika ia lari mencari perlindungan kepada seorang adat dengan membuang songkoknya ke halaman rumah tokoh adat tersebut, maka ia paling tidak akan terlindung dari upaya pembalasan keluarga dari orang yang telah dibunuhnya. Jadi lembaga adat ini telah menciptakan masyarakat tertib hukum yang tidak anarkis. Namun seiring dengan kedatangan penjajah yang menghapus berlakunya banyak lembaga adat dan melecehkan kearifan lokal, maka kembalilah manusia menjadi seperti ikan di lautan yang saling saling memangsa antar sesamanya, atau ‘ Si anre balei tauwwe”. Di alam kontemporer, mestinya jika para pemimpin KPK telah menyerahkan urusannya dan pasrah pada bapak Presiden yang adalah panglima tertinggi di negara ini, dan representasi seluruh rakyat Indonesia, yah, jangan diganggu lagi mereka. salah satu bukti sebuah pemerintahan yang baik dan bersih adalah komitmennya pada pemberantasan korupsi.
Orang-orang Indonesia sekarang memag banyak yang saling memangsa atau membunuh satu sama lain secara langsung ataupun tidak langsung. Yang langsung seperti yang terjadi di Lumajang, antara sesama warga kampung, bahkan kerabat saling bunuh hanya karena iming-iming uang dan jabatan. Begitu juga yang terjadi di Tolikara, Sigli-Aceh. Pembunuhan dan perkosaan anak-anak, KDRT, dsb. Sedang yang tidak langsung, tidak dirasakan langsung rakyat tapi berefek luas dan berjangka panjang deritanya, adalah pembakaran hutan yang yang sekarang luasnya sudah hampir dua juta hektar. Budaya korupsi yang sudah membudaya, serta pembajakan demokrasi oleh oknum dengan pemaksaan dan politik uang. Jika mau diangkat, ada ribuan masalah yang mengindikasikan bahwa kita sudah tak lagi punya budaya luhur dan saling menghargai sebagaimana yang disinyalir Jokowi dalam pidato Agustusannya dulu. Jadi ‘Revolusi Mental’ sejatinya adalah mengembalikan jati diri bangsa, karakter dan identitas yang telah kabur karena diobok-obok atau didelete oleh penjajah dan kolaboratornya di sini demi status quo dan kelestarian kekuasaannya.
Dalam pidato pengangkatannya setahun yang lalu, Jokowi mengutip ucapan Soekarno tentang perlunya kita menjadi bangsa yang mampu mengarungi samudera betapapun besarnya gelombang yang menghadang, menuju cita-cita Indonesia Raya, dan kembali menganut budaya maritim (Cakrawarti Samudera). Persis seperti ungkapan pelaut Mandar, “ Takkalai disobalang, dotai lele rupu’ dadi tuali di alangang” ( Layar telah terkembang, lebih baik hancur dari pada kembali surut pulang ke labuhan). Dan adalah tugas Jokowi sebagai presiden untuk selalu membangkitkan semangat dan optimisme rakyatnya, untuk terus mau berjuang menerjang ombak dan badai yang menghadang nuju pantai impian, bukan negri utopia!.
Usia sebuah pemerintahan yang baru setahun, tentu belum bisa diharapkan terlalu banyak dan macam-macam, mengingat masih banyak PR yang harus diselesaikan terkait dengan peninggalan masa lalu, atau masih harus banyak melakukan penguatan di sana-sini terkait masalah pembuatan rencana strategis, organisasi, kordinasi, staffing dan evaluasi. Maklum Jokowi banyak membuat menteri kordinator dan kementerian baru, serta bidang-bidang kegiatan baru. Dan juga lebih focus kepada bagimana membangun infrasruktur pisik ataupun sosial, termasuk program revolusi mentalnya yang tentunya baru bisa dirasakan hasilnya dalam beberapa tahun ke depan. Tambah lagi banyak hambatan faktor eksternal, seperti pelambatan ekonomi global, gonjang-ganjing dan ancaman perang, fluktuasi currency dan minyak yang sukar diramalkan.
Sesuatu yang membesarkan hati sekaligus mengundang kontroversi dari kebijakan Jokowi, adalah pencabutan subsidi BBM, karenanya beroleh dana segar sebesar 3oo triliun lalu menggelontorkannya keberbagai bantuan sosial dan penguatan daya beli rakyat, seperti kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, dan kartu keluarga sejahtera. Soal kedaulatan pangan, dalam sebuah wawancara, beliau mengakui kelemahan kita yang masih mengimpor segala komoditi pangan seperti beras, jagung, kedelai, buah dan sayuran hingga garam. Itulah sebabnya program pembangunan waduk yang ditargetkan 49 buah di berbagai daerah menjadi prioritasnya. “Tanpa air bagaimana kita bisa menanam”, kata beliau. Hanya saja beliau lupa bahwa sistem pertanian organik dengan penggunaan pupuk kompos atau biogas adalah sistem pertanian yang tak terlalu terganggu oleh musim kering. Justru industri pertanian dengan pupuk kimia telah merusak kesuburan tanah dan ekosistem yang merupakan penyerap dan penyimpan air. Cara bertani konvensional memang sangat tergantung pada air dan musim. Areal persawahan terlalu dipokuskan pada beras, tidak dengan pertanian tumpang sari yang terbukti di beberapa daerah tertentu bisa membuat petani survive dan bernafas lega di tengah musim kemarau panjang. Di nusantara ini banyak daerah serapan atau pohon-pohon penahan air yang telah ditebang atau untuk keperluan lain, pohon kopi adalah salah satunya. Nah, kemandirian, ekonomi kerakyatan dan ketahanan nasional bisa dimulai dari hal-hal kecil begini, bukan dengan terlalu sering mengundang investasi asing yang tentu saja punya-punya target-target yang bersifat kapitalistik.
Sejatinya tak ada pemimpin yang sempurna dan bebas dari kekecewaan dan kebencian rakyatnya sama sekali. Mahatma Gandhi betapapun besarnya di mata rakyat India dan dunia, beliau toch, meninggal dan ditembak mati oleh pengikut fanatiknya. Begitu juga Abraham Lincoln yang mengalami nasib serupa, padahal telah menghabiskan usia kepemimpinannya untuk membebaskan dan menghapus sistem perbudakan di negaranya. Namun dengan sikap dan kebjaksanaan dan konsistensinya sebagai negarawan yang punya visi kerakyatan jauh ke depan, bukan sekedar seperti politikus yang hanya memikirkan keterpilihan dipemilu berikutnya, seorang pemimpin bisa meninggalkan legacy yang berharga yang diakui oleh bangsanya, dan bangsa lain sepanjang zaman, seperti sosok Nabi Muhammad atau Nelson Mandela. Dengan kenegarawanan dan sifat kerakyatan, seorang pemimpin tidak lagi akan menjadi pemimpin karena posisi, rakyat mengikuti dan taat, bukan karena “ they have to, but they want to”, karena relationship dan kompetensi sang pemimpin yang menempatkan kepentingan rakyat di atas yang lainnya. Begitulah yang pernah Todilaling, mara’dia Balanipa pertama ucapkan dan praktekkan, “ Tempatkan kepentinganmu (penguasa) di garis luar, dan tempatkan kepentingan orang banyak di sebelah dalam.” (Patondo saliwangi baromu, patondo tamai barona to mae’di).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar